Peningkatan Profesionalitas Menuju Legitimasi Praktik Humas Pemerintah Indonesia

  • Erlinda Puspita Ningrum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
Keywords: Professionalism, Public Relations, Indonesian Government

Abstract

Public relations as an occupational group struggles for legitimacy in society so that they need to move toward professionalization. This study investigated the Indonesian government's public relations efforts in professionalizing the field. Since 2015, under the recent presidency of Joko Widodo, there is enthusiasm toward a new government initiative called Government Public Relations (GPR) which signals professional competencies. How this GPR initiative relates to the professionalization of public relations underpins this study. In doing so, it applied two qualitative approaches: first, a constructive approach to the structure of professionalization by reviewing six government policies related to the practice and profession of public relations; second, an interpretive approach to the perceptions and reflections of those government policies by in-depth interviewing ten practitioners from both central and regional government agencies. In Indonesia, the findings showed that licensing is at the forefront of the professionalization of public relations mainly through education, training, expertise, skills, ethical codes, and professional association. The emergence of ICT urged the enhancement of public relations professional roles in creating good governance, including the openness of public information and public involvement. Although these concepts are partially understood by practitioners due to decentralization and early phase implementation, Indonesian government public relations is ‘on the move to becoming professionals.’ Based on these findings, this study showed that the professionalization of government public relations, including the creation of good governance, is a mutual relationship working in a cycle process in the provision of a democratic political system. To implement this process, it is important to consider public sector characteristics in the creation of government policies to make it fully understandable, achievable, and sustainable.

Keywords: Professionalism, Public Relations, Indonesian Government

ABSTRAK

Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai salah satu kelompok okupasi sulit mendapatkan pengakuan di masyarakat, sehingga perlu meningkatkan profesionalitas. Sejak tahun 2015, dibawah pemerintahan Joko Widodo, ada antusiasme terhadap program pemerintah bernama Government Public Relations (GPR) yang mensyaratkan kompetensi profesi humas. Bagaimana GPR mempengaruhi peningkatan profesionalitas humas pemerintah melatarbelakangi studi ini. Penelitian terdahulu mengidentifikasi tiga cara peningkatan profesionalitas, yaitu bottom-up, top-down, dan kolaborasi. Studi ini menginvestigasi upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan praktisi humas pemerintah untuk membuat sektor ini lebih profesional. Untuk itu, digunakan dua pendekatan kualitatif: pertama, pendekatan konstruktif tentang praktik dan profesi humas pemerintah dengan meninjau enam kebijakan publik; kedua, pendekatan interpretatif melalui wawancara secara mendalam terhadap persepsi dan refleksi sepuluh praktisi humas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah tentang penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa di Indonesia, licensing atau SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas menjadi syarat pertama untuk meningkatkan profesionalitas humas pemerintah, diikuti dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang mencakup pendidikan, pelatihan, keahlian, keterampilan, kode etik, dan asosiasi profesi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) turut mendorong peningkatan peran humas pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik. Walaupun baru separuh dipahami oleh praktisi karena faktor desentralisasi dan tahap awal implementasi, kedua hal ini mendorong humas pemerintah bergerak menuju profesionalisme. Studi ini menunjukkan bahwa proses peningkatan profesionalitas humas pemerintah merupakan hubungan yang timbal balik dalam sebuah siklus dengan dukungan sistem politik demokratis. Untuk mengimplementasikan proses ini, pembuatan kebijakan publik perlu mempertimbangkan karakteristik unik sektor pemerintahan agar dapat sepenuhnya dipahami, diterima, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Profesionalitas, Hubungan Masyarakat, Pemerintah Indonesia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brunner, Brigitta R. 2016. What is Civic Professionalism in Public Relations? Practitioner Perspectives – A Pilot Study. Public Relations Review Vol 42: 237-239.
Ferguson, Denise P. 2013. Professionalism in Public Relations. In R.L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public Relations. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
Ferraro, Andrea M. 2015. Exploring an Alternative Public Relations Framework for the Public Sector (Doctoral Dissertation). Retrieved from Proquest Digital Dissertations.
Johnston, Jane. 2016. Public Relations and the Public Interest. New York: Routledge.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2015. “Sosialisasi penempatan Tenaga Humas Pemerintah.” Diakses tanggal 5 October 2015. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6106/Sosialisasi+Penempatan+Tenaga+Humas+Pemerintah/0/berita_satker
Lee, Bill. 2012. Using Documents in Organizational Research. In G. Symon., & C. Cassell (Eds), Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges. London: SAGE Publications.
L’Etang, Jacquie. 2013. Public Relations: Concepts, Practice and Critique. London. SAGE.
Liu, Brooke Fisher, Horsley, J. Suzanne dan Abbey Blake Levenshus. 2010. Government and Corporate Communication Practices: Do the Differences Matter? Journal of Applied Communication Research Vol 38 (No 2): 189-213.
Macnamara, Jim. 2012. The Global Shadow of Functionalism and Excellence Theory: An Analysis of Australian PR. Public Relations Inquiry Vol 1 (No 3): 367-402.
Merkelsen, Henrik. 2011. The Double-edged Sword of Legitimacy in Public Relations. Journal of Communication Management Vol 15 (No 2): 125 – 143.
Meyer, Andrea L dan Anne Leonard. 2014. Are We There Yet? En Route to Professionalism. Public Relations Review Vol 40: 375-386.
Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 490. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana strategis kementerian komunikasi dan informatika tahun 2015-2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894. Jakarta.
Pieczka, Magda. 2013. Professional Project of Public Relations. In R.L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public Relations. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
Sha, Bey-Ling. 2011a. Does Accreditation Really Matter in Public Relations Practice? How Age and Experience Compare to Accreditation. Public Relations Review Vol 37: 1-11.
Tapsell, Ross. 2015. Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon”. Indonesia No 99 (April 2015): 29-50
Thurlow, Amy. 2017. Canada—Development and Expansion of Public Relations. In North American Perspectives on the Development of Public Relations. Palgrave Macmillan UK.
Yang, Aimei, dan Maureen Taylor. 2013. The Relationship Between the Professionalization of Public Relations, Societal Social Capital and Democracy: Evidence from a Crossnational Study. Public Relations Review Vol 39: 257-270.
Published
2020-12-15
How to Cite
Ningrum, E. P. (2020). Peningkatan Profesionalitas Menuju Legitimasi Praktik Humas Pemerintah Indonesia. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15(2), 135-149. https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.127