Strategi Kebijakan Penguatan Kualitas Metadata dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik di Provinsi Kalimantan Selatan
DOI:
https://doi.org/10.47441/jkp.v20i2.452Keywords:
Satu Data Indonesia, Tata Kelola Data, Metadata Statistik, Data LeadershipAbstract
Kualitas metadata statistik menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah. Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan dalam penyusunan metadata, yaitu metadata yang belum baku, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya data leadership. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka evaluasi kebijakan dan metode keyperson scoring untuk menilai empat opsi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan data leadership merupakan strategi yang paling efektif, efisien, responsif, dan layak secara politik dalam meningkatkan tata kelola data. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan peran data leadership sebagai penggerak utama reformasi tata kelola data di tingkat daerah. Rekomendasi diarahkan pada penerapan data leadership melalui penegasan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem validasi metadata berbasis teknologi.
Downloads
References
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Laporan Evaluasi Satu Data Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Bappenas.
Badan Pusat Statistik. (2022). Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2024). Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Surat Nomor B-943/01000/ES/2024, 17 September 2024). Jakarta: BPS.
Firdaus, A., dan T. Rahman. 2021. “Tantangan Integrasi Data Sektoral dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti.” Jurnal Administrasi Publik Indonesia 8 (2): 115–128.
Hapsari, D., dan A. Widodo. 2020. “Analisis Akar Masalah dalam Peningkatan Kualitas Data pada Instansi Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 8 (2): 134–147.
Harjito, A., S. Rahmawati, dan D. Lestari. 2022. “Penguatan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Daerah.” Jurnal Administrasi Publik Indonesia 8 (2): 110–122.
Hidayat, A., dan D. Mariana. 2020. “Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia dalam Tata Kelola Informasi Publik.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 8 (2): 145–158.
Hidayat, R., dan L. Mariana. 2020. “Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah: Tantangan Koordinasi dan Interoperabilitas.” Jurnal Kebijakan Pembangunan 15 (1): 45–58.
Hidayati, A., dan F. Rinaldi. 2023. “Otomasi Validasi Metadata dalam Mendukung Interoperabilitas Data Pemerintah.” Jurnal Teknologi Informasi & Pemerintahan 8 (2): 77–90.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta: KemenPANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta: KemenPANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023 (RB General dan RB Tematik). Jakarta: KemenPANRB.
Kenneth, C. L., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson Education.
Kim, S., & Lee, J. (2019). Government 3.0 and data-driven governance in South Korea: Enhancing public value through open data innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(3), 45–58.
Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing data governance. Communications of the ACM, 53(1), 148–152. https://doi.org/10.1145/1629175.1629210
Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.
Maharani, D., A. Satria, dan B. Prakoso. 2022. “Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Integrasi Data Sektoral.” Jurnal Teknologi Informasi & Kebijakan Publik 8 (1): 45–58.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Nurlaila, D., A. Fitria, dan R. Kurniawan. 2022. “Tantangan Implementasi Metadata dalam Integrasi Data Pemerintah Daerah.” Jurnal Manajemen Informasi Publik 7 (2): 89–101.
OECD. (2021). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/059814a7-en
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Implementasi Jakarta Open Data Tahun 2022. Jakarta: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Pramono, A. 2019. “Kualitas Data sebagai Basis Pengambilan Keputusan Pembangunan Daerah.” Jurnal Sosial & Pemerintahan 10 (3): 220–233.
Pratama, G. 2022. “Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Statistik Sektoral.” Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan 12 (1): 45–58.
Pratama, M. R. 2021. “Pengaruh Kualitas Data terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah.” Journal of Regional Development Studies 7 (3): 112–123.
Putra, D. W. 2022. “Penguatan Metadata Statistik sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Data Pemerintah Daerah.” Jurnal Statistik dan Pembangunan Daerah 4 (1): 45–56.
Putra, R. 2022. “Metadata sebagai Instrumen Peningkatan Interoperabilitas Data: Studi pada Pemerintah Daerah.” Jurnal Statistik dan Pemerintahan 5 (1): 21–34.
Putra, S., dan M. Firdaus. 2020. “Metadata dan Mutu Data Pemerintah: Analisis Kebijakan Statistik Sektoral.” Jurnal Statistika dan Kebijakan Publik 5 (1): 33–44.
Putri, A. L., dan Y. Nugraha. 2020. “Pengaruh Kualitas Metadata terhadap Efektivitas Kebijakan Berbasis Data di Pemerintah Daerah.” Jurnal Governansi Digital 6 (2): 101–115.
Rahmawati, S., dan R. Darmawan. 2021. “Analisis Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia: Perspektif Pemerintah Daerah.” Jurnal Sistem Informasi dan Administrasi Publik 4 (3): 223–235.
Safitri, A., dan P. Widodo. 2023. “Penguatan Metadata untuk Peningkatan Layanan Publik Berbasis Data.” Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 4 (2): 88–101.
Santoso, B., dan M. Sari. 2021. “Metadata dan Konsistensi Data Pemerintah dalam Tata Kelola Data Nasional.” Jurnal Teknologi Informasi & Pemerintahan 6 (2): 70–82.
Santoso, M., dan H. Widodo. 2021. “Evaluasi Penerapan Metadata dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.” Jurnal Kebijakan Publik & Pemerintahan 5 (3): 155–168.
Saputra, T., dan F. Akbar. 2018. “Penggunaan Metode USG untuk Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Daerah.” Jurnal Ilmu Kebijakan Publik 4 (2): 99–108.
Sari, N., dan R. Hidayat. 2021. “Literasi Data Aparatur Pemerintah dalam Penguatan Statistik Sektoral.” Jurnal Administrasi Publik Indonesia 9 (1): 55–67.
Setiawan, R. 2021. “Peran Kepemimpinan dalam Penguatan Tata Kelola Data Pemerintah Daerah.” Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi 12 (3): 211–224.
Surat Edaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/250.A/DISKOMINFO/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
UK Government. (2020). Data Leadership Framework: Driving Value from Data Across Government. London: Government Digital Service, Cabinet Office
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
United Nations. (2014). Fundamental Principles of Official Statistics. New York: United Nations Statistics Division. https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. New York: United Nations.
Wahyudi, A. 2020. “Tantangan Implementasi Kebijakan Data Terpadu di Pemerintah Daerah.” Jurnal Kebijakan dan Teknologi Informasi 7 (1): 44–57.
Wibowo, A., dan D. Pratiwi. 2023. “Pengaruh Kepemimpinan terhadap Implementasi Transformasi Digital di Sektor Publik.” Jurnal Transformasi Pemerintahan 5 (1): 33–47.
Wibowo, A., dan F. Pratiwi. 2023. “Peran Kepemimpinan dalam Transformasi Digital Pemerintah Daerah.” Jurnal Administrasi Nusantara 11 (1): 12–25.
Wibowo, R., dan S. Pratiwi. 2023. “Peran Kepemimpinan dalam Keberhasilan Transformasi Tata Kelola Data di Pemerintah Daerah.” Jurnal Transformasi Pemerintahan Digital 4 (1): 55–70.
Wijayanti, M., dan S. Nurhayati. 2021. “Peran SOP dalam Penjaminan Mutu Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Nasional 9 (2): 101–113.
World Bank. (2017). Data for Development: An Evaluation of World Bank Support for Data and Statistical Capacity. Washington, DC: World Bank Group.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Irwan Ari Danu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
This work is licensed under a 