Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Akta Kelahiran Anak - Taralandu, Erlinda; Bustomi, Thomas; Jaha, Ajis Salim Adang (Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2024)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang peningkatan percepatan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran terlambat. Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai salah satu Kabupaten terendah cakupan akta kelahiran anak, turut mengimplementasikan kebijakan ini. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang belum tercapai, yaitu terbatasnya jumlah aparatur, fasilitas kerja dan anggaran, sikap pelaksana yang belum siap, hubungan antar organisasi yang belum efektif serta lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak, faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan serta upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskrisptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa sumber daya, sikap pelaksana, hubungan antar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang menghambat keefektifan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak.