Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman dan Kendal - Arif Sulasdiono; Ray Septianis Kartika2 (Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2020)
Implementation of village governance faces a number of constraints such as poor institutional effectiveness and village management as well as the community service. Therefore, this study raises the urgency of village management, which includes the village proliferation and the change of village status. The goal is to achieve an alteration from social, economic, political and cultural aspects. This paper discusses the process, implementation and application of how villages are formed and post-settlement impacts of villages in Pasaman, Kutai Kertanegara and Kendal districts. This paper uses a descriptive method with qualitative approach to analyze the process of implementation and stipulation on the management of villages which still refers to P Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 28 Year 2006, on the Formation, Elimination, Merging of Villages, and Changes in Village Status to Urban Villages. The result shows the impact of village management on the solidity of village governance was better than the situation before the new village was formed. There was an increase in service to the community, the cooperation with other villages / special parties in Kutai Kertanegara regency and the establishment of social institution. Thus, the existing village management on the three locus is a form of full authority delegation of the village to determine its governance in accordance with the mandate of Law NO. 6 of 2014 for the Village. Abstrak Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghadapi sejumlah kendala diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, kajian ini mengangkat mengenai urgensi adanya penataan desa, yang mencakup pemekaran desa dan perubahan status desa. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya mencapai perubahan baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tulisan ini mengkaji dari proses, pelaksanaan dan penerapan bagaimana desa terbentuk serta dampak pasca penataan desa yang ada di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kendal. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif teranalisa proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa di lokasi kajian masih mengacu pada Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pasca penataan desa yaitu soliditas pemerintahan desanya dinilai lebih baik dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru, terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adanya kerjasama dengan desa/pihak lain khusus di Kabupaten Kutai Kertanegara dan terbentuknya lembaga kemasyarakatan, dengan demikian penataan desa yang ada di ketiga lokus adalah bentuk pelimpahan kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan tata kelola pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.