Kebijakan Publik Berbasis Agama di Tingkat Lokal: Analisis Kolaboratif Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Islam dalam Arena Sidrap Religius

Abstract

Studi ini mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Islam dalam program Sidrap Religius, menyoroti interaksi kompleks antara tata kelola administratif dan legitimasi agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik berbasis agama beroperasi sebagai arena sosial yang dibentuk oleh distribusi kekuasaan dan negosiasi simbolis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan analisis media. Dengan menggunakan pendekatan konseptual kualitatif, studi ini mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif dan kerangka struktural Pierre Bourdieu untuk mengeksplorasi bagaimana aktor birokrasi dan agama berinteraksi melalui berbagai bentuk modal. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi Islam sebagian besar masih bersifat top-down karena distribusi modal politik, ekonomi, dan simbolis yang tidak merata. Juga bahwa keberhasilan kolaborasi dalam kebijakan religius sangat bergantung pada keseimbangan distribusi kapital antara pemerintah dan ormas, serta kemampuan kedua pihak menegosiasikan habitus masing-masing dalam arena kebijakan. Namun, kolaborasi semacam itu menunjukkan potensi untuk mendorong tata kelola yang inklusif dan partisipatif yang menjembatani rasionalitas politik dan otoritas moral. Studi ini berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik dengan menekankan pentingnya kekuasaan, habitus, dan pertukaran simbolis dalam tata kelola daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengulik kolaborasi antara aktor negara dan non negara dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat umum.